DPD Pertanyakan Relokasi Korban Merapi

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempertanyakan political will pemerintah dalam menangani korban letusan Gunung Merapi di Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Pasalnya, solusi yang ditawarkan agar para pengungsi dipindah ke daerah lain, serta kemudian diberi pekerjaan dan lahan kelapa sawit, tak kunjung ditanggapi pemerintah.

Padahal, solusi yang merupakan kesimpulan rapat paripurna DPD ini, sudah diajukan secara resmi ke pemerintah lewat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sekitar tiga pekan lalu. Ide ini juga, menurut anggota DPD Luther Kombong, sudah disampaikannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selepas menghadiri pertemuan ekonomi tingkat tinggi G-20 di Korea Selatan.

"Sebaik apapun program, tanpa political will dari pemerintah, takkan terwujud," ucap Luther, Selasa (14/12). Luther menyebut, dirinya tak hanya menggagas, namun sejak awal juga sudah bersedia menampung dan menafkahi 100 kepala keluarga (KK) korban Merapi, di lahan perkebunan miliknya yang berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim).

Jika disetujui, harap Luther, pemerintah bisa mengeluarkan sejenis imbauan atau bahkan aturan pada pemilik perkebunan kelapa sawit, agar ikut menampung (korban Merapi). Dengan begitu, permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi pemerintah pusat, maupun Yogyakarta serta Jawa Tengah, bisa terpecahkan.