JPNN.com 
DPD Pertemukan Honorer K2 dengan Menteri Yuddy
Selain itu FHI juga akan menyiapkan bahan kajian terkait payung hukum untuk pengangkatan tenaga honorer, sekaligus aspek pelaksanaan.
"Selanjutnya terkait hal diatas kami meminta kepada seluruh Pengurus Forum Honorer di daerah agar segera melakukan konsolidasi dan melakukan pendataan ulang Honorer yang ada di daerah baik itu yang K2 maupun Non Kategori," kata dia.
FHI juga sudah menyiapkan format untuk pendataan dimaksud. "FHI juga meminta kepada seluruh Honorer di Indonesia untuk lebih kompak dan padu dalam satu gerak perjuangan, perbaikan nasib dan masa depan," pungkasnya.
Data dari daerah diminta agar dikirim ke email : ekoimams@yahoo.co.id atau pramono_agus@yahoo.com atau langsung Inbox ke akun FB FHI dan Hasbi Prabumulih. Paling lambat tgl 4 Desember 2014. (sam/jpnn)
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus mendorong penyelesaian masalah nasib honorer kategori dua (K2) asli namun gagal tes November 2013.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menteri Merapat ke Rumah Jokowi, Muzani Gerindra: Pak Prabowo Tidak Merasa Terganggu
- Gegara Surat Panggilan Tak Sampai, Tergugat Kecolongan 2 Kali Ditinggal Sidang
- Anggota Satgas Unaya Meninggal Ketika Kawal Demo Mahasiswa
- PT Bali Ragawisata Digugat Pailit ke PN Jakpus, Salah Satunya Diajukan Pemegang Saham
- PNM dan KemenPPPA Edukasi Gizi dan Kemandirian Perempuan di Hari Kartini
- Kecam Kekerasan Aparat, Jurnalis Gelar Aksi Kamisan di Depan Polda Jateng
