DPD Pertemukan Honorer K2 dengan Menteri Yuddy
Selain itu FHI juga akan menyiapkan bahan kajian terkait payung hukum untuk pengangkatan tenaga honorer, sekaligus aspek pelaksanaan.
"Selanjutnya terkait hal diatas kami meminta kepada seluruh Pengurus Forum Honorer di daerah agar segera melakukan konsolidasi dan melakukan pendataan ulang Honorer yang ada di daerah baik itu yang K2 maupun Non Kategori," kata dia.
FHI juga sudah menyiapkan format untuk pendataan dimaksud. "FHI juga meminta kepada seluruh Honorer di Indonesia untuk lebih kompak dan padu dalam satu gerak perjuangan, perbaikan nasib dan masa depan," pungkasnya.
Data dari daerah diminta agar dikirim ke email : ekoimams@yahoo.co.id atau pramono_agus@yahoo.com atau langsung Inbox ke akun FB FHI dan Hasbi Prabumulih. Paling lambat tgl 4 Desember 2014. (sam/jpnn)
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus mendorong penyelesaian masalah nasib honorer kategori dua (K2) asli namun gagal tes November 2013.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak