DPD: Pertumbuhan Ekonomi Picu Ketimpangan Pendapatan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman mengatakan dalam lima terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas enam persen setahun. Artinya tertinggi kedua di Asia setelah China, hingga Bank Dunia berdasarkan kemampuan daya beli sebesar 1,2 triliun mencatatkan Indonesia sebagai negara ekonomi nomor 16 terbesar di dunia atau terbesar kelima di Asia setelah China, Jepang, India dan Kores Selatan.

"Hanya saja, dalam realitanya, pertumbuhan ekonomi itu baru dinikmati oleh sebagian kecil rakyat Indonesia," kata Irman Gusman, saat menyampaikan refleksi akhir tahun di lobi gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (24/12).

Menurut Global Wealth Report yang dilansir Credit Suisse akhir tahun 2012 lanjut Irman, Indonesia tercatat memiliki 104 ribu orang kaya. "Pada tahun 2017, jumlah tersebut diperkirakan naik jadi 207 ribu orang kaya, atau tumbuh 99 persen, sehingga Indonesia diestimasi menjadi satu dari lima negara dengan laju pertumbuhan orang kaya tertinggi di dunia bersama Brazil, Rusia, Malaysia dan Polandia," ujar Irman Gusman.

Dijelaskannya, tahun 2012 di Indonesia terdapat 785 orang kaya dengan kekayaan di atas USD 30 juta, dimana sebanyak 25 orang memiliki kekayaan USD 2 miliar dan 3880 memiliki kekayaan di atas USD 49 juta. "Total 405 orang superkaya Indonesia menguasai kekayaan USD 120 miliar (1.350 triliun rupiah) atau lebih dari 80 persen nilai APBN tahun 2013," ujarnya.

Paradoks dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, selama 10 tahun terakhir tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia malah meningkat. "Koesfisien Gini-indikator standar ketimpangan pendapatan yang pada tahun 1999 berada di tingkat moderat 3,1 telah meningkat menjadi 4,2 pada tahun 2012 atau mendekati ketimpangan tinggi," kata senator asal Sumatera Barat itu.

Lebih lanjut Irman melansir data BPS. Pada tahun 2002, kelompok 20 persen penduduk terkaya menikmati sekitar 41 persen pendapatan nasional. "Sepuluh tahun kemudian, kelompok ini menguasai hampir setengah (49 persen) pendapatan nasional," jelas peserta konvensi Capres Partai Demokrat itu.

Sementara kelompok 40 persen penduduk termiskin, imbuh dia, sepuluh tahun lalu (2002) menikmati 20 persen pendapatan nasional, namun pada 2012 turun menjadi hanya menikmati 16 persen pemdapatan nasional. (fas/jpnn)