DPD Pilih Hindari Konflik dengan DPR

"Pintu aspirasi harus dibuka. Jadi harus ada kontrahegemoni yang menetapkan bikameral secara tegas," kata guru besar hukum tata negara di Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu.

Pengajar tamu di Universitas Pattimura Ambon itu juga mengatakan, DPD sebenarnya sudah cukup lama menahan diri untuk bertindak frontal demi memerkuat kewenangannya. Karenanya melalui judicial review itu, sambung Jhon, maka DPD berharap konflik antarlembaga bisa terhindarkan.

Sementara anggota DPD lainnya, Intsiawati Ayus, memersoalkan anggapan yang menyebut kiprah para senator itu tak sebanyak yang dilakukan DPR. Anggota DPD asal Riau itu menegaskan, selama ini kewenangan DPD memang tak sebesar DPD.

"Tapi DPD sering ditanya apa yang sudah diperbuat. Kenapa tidak ditanyakan apa yang sudah dibuat DPR dengan kewenangan mereka yang sebesar itu?" ucapnya.