DPD: Publik Berhak Tahu Agama dan Garis Turunan Capres

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida mengatakan, rekam jejak dan identitas diri (termasuk garis keluarga), serta harta dan sumber harta para calon presiden dan wakil presiden harus dibuka ke publik.

"Rakyat mutlak memiliki hak untuk tahu (right to know) para calon pemimpin negara besar ini, sebab akan berpengaruh kepada perilaku dan kebijakan yang akan diambil sebagai kepala pemerintahan nantinya," kata Laode Ida, Jumat (30/5).

Jika ada pendapat yang berupaya menghindari untuk membicarakan latar belakang agama (budaya) dgn alasan sensitif terkait SARA, menurut Laode Ida, alasan tersebut sebenarnya sangat lemah argumentasinya.

"Karena yang dipersoalkan bukan sentimen SARA-nya, melainkan lebih pada upaya mengetahui 'agama apa sih sebetulnya yang dianut oleh yang bersangkutan dan keluarganya', karena jika kita telaah ruh konstitusi maka negara ini sangat mengedepankan nilai-nilai agama, sehingga pemimpinnya musti jelas identitas agamanya. Sebab jangan sampai karena latar belakang keluarganya yang tidak mengedepankan nilai-nilai agama, pola pikir, perilaku dan kebijakan yang diambilnya cenderung anti-agama," ujar dia.

Demikian juga terkait dengan track record karakter pribadi figur bersangkutan, menurut senator asal Sulawesi Tenggara itu, harus juga dibuka ke publik. Jangan sampai berkarakter buruk sehingga kebijakan dalam memimpin negara dan masyarakat yang demokratis ini juga akan negatif.

"Tentu harus diantisipasi orang-orang seperti itu, bahkan jika perlu dikampanyekan untuk tidak dipilih. Soal harta dan sumber harta mereka pun tak kalah penting, termasuk di dalamnya sumber pendanaan dalam gerakan pencapresan dan kampanyenya, harus diungkap sedetail mungkin agar publik tahu," imbuh Laode Ida.(fas/jpnn)