DPD Rekomendasikan 17 Calon Anggota BPK
Rabu, 01 Februari 2012 – 21:42 WIB

DPD Rekomendasikan 17 Calon Anggota BPK
JAKARTA - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merekomendasikan 17 nama sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke DPR RI. 17 Nama pilihan DPD itu dianggap memiliki kapabiliuas dan kompetensi yang tinggi.
Berdasarkan penilaian DPD, 17 calon memperoleh nilai yang tinggi setelah disaring dari 35 calon yang menjalani tahapan aseleksi seperti pemaparan visi dan misi serta tanya jawab. Mereka adalah Syafri Adnan Baharuddin, Sapto Amal Damandari, Fadjar OP Siahaan, Emita W Astami, Fontian Munzil, M Zaeni Aboe Amin, Tubagus Haryono, Dharma Bhakti, Nursanita Nasution, Porhas Lumban Tobing, Eddy Rasyidin, Farid Prawiranegara, Ario Wijanarko, Agung Firman Sampurna, Jupri Bandang, dan Drs Hasril Muthalib.
"Dua anggota BPK yang dipilih DPR diambil dari 17 calon anggota BPK yang direkomendasikan DPD," ujar Ketua Komite IV DPD Cholid Mahmud, didampingi dua wakilnya Litha Brent, dan Hasbi Anshory, saat jumpa pers di ruang press room DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (1/2).
Komite IV DPD menilai, 17 calon tersebut di atas memperoleh nilai tertinggi di antara 35 calon yang diseleksi. Kriteria penilaiannya ialah kecocokan (integritas dan kepemimpinan) dan kompetensi (pendidikan dan pengalaman).
JAKARTA - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merekomendasikan 17 nama sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke DPR RI. 17 Nama
BERITA TERKAIT
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik