DPD RI Cek Pekerja Asing Di PLTU Sumut, Hasilnya?
Farouk juga menyarankan agar ada pertemuan reguler yang dilakukan oleh kepala desa atau Polres. Hal tersebut sebagai upaya memonitor masalah di proyek pembangunan PLTU ini. "Pertemuan reguler ini bisa mengontrol atau meminimalisir kecemburan sosial," terang dia.
Sementara itu, Project Manager PT Shanghai Electric, Li Chengwu mengatakan rencana proyek ini dimulai beroperasi pada tahap pertama tahun 2017 akhir. Tahap kedua pada 2018 namun masih tahap rencana.
"Jadi jika kedua tahap itu terselesaikan maka sudah bisa beroperasi sehingga listrik di Sumut bisa teratasi," jelasnya.
Ia berharap bahwa pihaknya bisa memberikan kontribusi kepada Indonesia. Kedepan, untuk pengoperasian akan dilakukan oleh tenaga lokal.
"Kami sudah melakukan pengrekrutan di universitas. Udah kami lakukan pelatihan sebanyak 100 mahasiswa. Nanti dia yang mengoperasikan," papar Li.
Dikesempatan yang sama, Kasi Insarkom Imigrasi Sumut, Zulmanur Arif menjelaskan pihaknya telah melakukan pengawasan jumlah tenaga kerja asing di lapangan. Berdasarkan data yang dimiliki, tercatat 171 orang yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (Kitas) terdiri dari tujuh perusahaan. "Dari tujuh perusahaan asal China ini sudah dilakukan pengecekan di lapangan," bebernya.***(fan)
Pihak imigrasi melakukan pengecekan berdasarkan data dari sistem dahulu. Kemudian jika ada informasi tidak ada pekerja lokal.
"Data tenaga lokal ada 279 orang. Namun tidak semua yang memiliki kontrak. Untuk tenaga asing dengan visa kunjungan jumlahnya 155 orang," imbuh Zulmanur.(fri/jpnn)
MEDAN - Kabar tentang kehadiran ribuan pekerja asing asal Tiongkok di Proyek pembangunan PLTU berkapasitas 2x150 Mw di Paruh Kurau, Deli Serdang,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan