DPD RI dan Menko Maritim Membahas Percepatan Infrastruktur di Daerah

Menanggapi hal itu, Luhut menyampaikan pembangunan daerah dilakukan secara terintegrasi melalui studi mendalam yang melibatkan para akademisi dari universitas sesuai dengan basis keilmuan yang dibutuhkan.

Selain itu, Luhut mengharapkan kepada DPD RI dapat memberikan dukungan penyelesaian terhadap permasalahan penguasaan tanah dan hutan (konsesi) yang berlebihan oleh korporasi.

“Kami akan melihat per provinsi. Jadi akan dilakukan secara terintegrasi, dan harus menggunakan studi. DPD RI juga dalam melakukan sebuah proyek harus berdasarkan studi, misalnya menggunakan studi dari kampus-kampus terkemuka,” ujar Luhut.

Luhut meminta dukungan dari DPD RI untuk dapat membantu menyelesaikan masalah perhutanan dan pertanahan karena hanya empat persen yang dikuasai oleh rakyat, seperempatnya dikuasi oleh konglomerat.

Beberapa senator yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan kondisi pembangunan di daerah Aceh, Jambi, Riau dan daerah lainnya di Sumatera yang sangat membutuhkan dukungan pembangunan.

Senator dari Sumatera Barat Emma Yohana menginformasikan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan fly over yang menghubungkan antara Solok Selatan – Dharmasraya melalui dua ruas jalan, Abai - Sungai Daerah dan Sungai Kunyit - Sungai Rumbai.

“Masyarakat meminta agar infrasturuktur di Sumatera dipercepat agar kegiatan ekonomi dapat terhubung dengan cepat,” ujar Emma Yohana.

Sultan menambahkan pemerintah pusat melalui Kemenko Kemaritiman dan Investasi dapat meningkatkan fungsi Kawasan Ekonomi Khusus di Bengkulu dan memberikan perhatian kepada infrastruktur jalur lintas barat yang melewati beberapa daerah di Provinsi Bengkulu.