DPD RI Desak Pemerintah Audit Lion Air dan Angkasa Pura

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Parlindungan Purba mendesak Pemerintah mengaudit manajemen maskapai penerbangan Lion Air. Sebab, ujar Parlindungan, akhir-akhir ini keterlambatan kembali menjadi tren dalam penerbangan Lion Air.

"Keterlambat jadual penerbangan Lion Air kembali terjadi di banyak tempat. Kasus terkini yang dilaporkan masyarakat ke DPD RI terjadinya keterlambatan Lion Air dengan nomor penerbangan 898 dari Bandara Soekarno-Hatta ke Gorontalo kemarin (Sabtu, 21/11)," kata Parlindungan Purba kepada wartawan, Minggu (22/11).

Keterlambatan jadwal penerbangan tersebut, lanjut senator asal Sumatera Utara ini, jelas merugikan masyarakat. Contohnya ujar dia, dalam penerbangan Lion Air 898 Jakarta ke Gorontalo itu ada anggota DPD RI Rahmijati Jahja harus ke terbang ke Gorontalo untuk memenuhi tugas konstitusinya bertemu dengan pengurus dan anggota PGRI setempat.

"Tapi karena Lion Air molor, dia tak bisa menjalankan tugas konstitusinya yang sudah lama dijadwalkan," tegas Parlindungan Purba.

Berbagai keterlambatan yang saat ini dialami oleh Lion menurut dia, tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada penjelasan resmi dari pengelola.

"Sebagai regulator, pemerintah wajib mengaudit management Lion Air sehingga tahu persis penyebab terganggunya jadwal penerbangan Lion Air ini. Walau Lion Air swasta murni, tapi dia berfungsi sebagai pelayan publik yang harus sangat mengutamakan ketepatan jadual dan keselamatan penumpang," tegasnya.

Karena itu, sebagai upaya untuk merespon pengaduan masyarakat ke DPD, Komite II akan mengundang manajemen Lion Air dalam waktu dekat.

"Setelah itu, DPD juga akan undang pihak PT Angkasa Pura sekaligus mendorong pemerintah juga mengauditnya yang terkesan tidak mengantisipasi hal-hal tersebut sehingga penumpang turun ke apron dan lintasan bandara internasional yang bisa mencoreng keamanan penerbangan. Saya minta pemerintah jangan ragu dan harus memberikan hukuman yang keras atas kelalaian tersebut," pungkasnya.(fas/jpnn)