DPD RI Desak Pemerintah Perbaiki Sistem Penyaluran Bansos

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendesak pemerintah memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada warga yang terdampak wabah corona.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, menanggapi banyaknya keluhan atas distribusi bansos bagi korban wabah corona yang dinilai tidak merata.

“Iya, saya mendengar dan dapat masukan banyak dari daerah. Tolong pemerintah pusat, kementerian sosial dan kementerian terkait segera memperbaiki hal tersebut. Termasuk bagaimana menetapkan aturan yang jelas dan pasti bagi penerima bantuan dan bagaimana teknis pelaksanaannya sehingga tidak ada lagi ke depan keluhan-keluhan dari masyarakat, ada yang dapat, ada yang tidak. Padahal menurut mereka, mereka berhak,” ungkap Sultan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/4).

Lebih lanjut Sultan mengungkapkan keluhan penyaluran bantuan sosial bagi korban wabah corona seharusnya tidak perlu terjadi jika ada kesamaan data antara pemerintah pusat dan aparatur pemerintah daerah sampai tingkat kelurahan bahkan RW dan RT.

“Entah itu data PKH atau apa pun, seharusnya memang data ini di-update, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Mungkin perlu parameter yang baku yang itu perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian tidak muncul persoalan di lapangan terutama di tingkat grassroad,” tegasnya.

Sultan juga mengharapkan agar secepatnya dilakukan sinkronisasi kebijakan sehingga tidak ada lagi polemik, perbedaan pendapat dan perbedaan persepsi diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini.

“Intinya cepat koordinasi, duduk bersama dan selesaikan perbedaan secepatnya. Bikin parameter yang jelas dan sosialisasikan pada masyarakat luas. Kita butuh kecepatan bertindak apalagi di daerah daerah yang sudah ditetapkan PSBB. Aktivitas masyarakat banyak yang berhenti. Sehingga bantuan-bantuan itu harus cepat disalurkan.”

Sebelumnya, salah satu Bupati di Bolaang Mongondow Timur dan sejumlah kepala desa di Jawa Barat ramai menjadi perbincangan di media sosial. Mereka pada intinya merasa kebijakan penyaluran bantuan pemerintah kurang jelas dan kurang cepat. Bahkan beberapa aparatur pemerintah desa ada yang menganggap bantuan ini hanya sakedar pencitraan dan membuat gaduh di tengah masyarakat.