DPD RI Dorong Pemerintah Bentuk Tim Untuk Mendalami Virus Corona Baru
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta pemerintah harus tetap waspada akan virus corona varian baru.
“Pemerintah harus melakukan penelitian lebih lanjut melalui studi epidemiologi,” kata Sultan, Kamis (4/3) menanggapi dua orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang datang dari Arab Saudi yang terpapar virus corona B117 atau virus corona varian baru.
Virus baru tersebut pertama kali ditemukan di Inggris dan telah menyebar di 33 negara. Virus SARS-CoV-2 B117 dinilai lebih cepat menyebar.
"Saya nilai penanganan jangan berhenti di situ. Perlu ada studi lebih lanjut tentang virus tersebut," ujar senator muda asal Provinsi Bengkulu ini.
Sebelumnya, dua PMI dari Arab Saudi terkonfirmasi positif berdasarkan tes swab PCR pertama dengan hasil positif dan menjalani isolasi di Jakarta. Namun, pada tes swab PCR kedua hasilnya negative.
Keduanya pun sudah diizinkan pulang ke kampung halamannya di Kerawang, Jawa Barat.
Sultan menambahkan pemerintah perlu melibatkan Universitas, LIPI dan para ilmuwan untuk segera mempelajari secara dalam tentang karakter virus baru ini.
SBN juga mengingatkan untuk memperkuat pengamanan protokol kesehatan di pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan. Upaya itu juga dilakukan guna mengantisipasi sebaran virus mutasi covid-19 lainnya seperti yang berasal dari Brasil hingga Afrika Selatan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta pemerintah harus tetap waspada akan virus corona varian baru.
- Wamendagri Bima Sebut DPRD Bisa Dukung Target Pemerintah
- Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
- Hasil Temuan DPD RI, Yorrys Raweyai: PSN Tangerang Perlu Didukung
- Sultan Dorong Pemda Lakukan Inovasi Kebijakan Pengurangan Angka ICOR Sektor Pangan di Daerah
- Komite IV DPD RI Dorong Mendag Mendukung Integrasi Perdagangan Antarpulau Melalui Platform Digital Nasional
- Yulianus Henock Minta Menteri PKP Prioritaskan Pemenuhan Perumahan Masyarakat Adat di IKN