DPD RI Dorong Percepatan Pembangunan PLTSa

jpnn.com - JAKARTA - Komite II DPD RI mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dapat mengelola sampah menjadi energi. Keberadaan PLTSa sebagai hasil Perpres No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Sampah ini diharapkan menjadi solusi atas pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan energi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemenko Maritim, Kementerian ESDM, PLN, dan Pemerintah Daerah, Senin (5/12), Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba menilai permasalahan sampah telah menjadi satu persoalan yang harus segera ditangani.

Menurutnya keberadaan Perpres No. 18 Tahun 2016 ini sampah dapat dikelola dan dimanfaatkan sebagai energi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Permasalahan sampah dapat dimanfaatkan menjadi sumber listrik, guna memenuhi kebutuhan energi listrik sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019,” ujarnya.

Senator dari Sumatera Utara ini berharap pembangunan PLTSa tidak hanya dilakukan di tujuh kota sebagai pilot project, tetapi kedepannya juga dikembangkan di seluruh daerah.

Dia juga berharap agar akan ada peraturan baru yang tidak hanya mengakomodir pengelolaan sampah di daerah dengan jumlah 1.000 ton/hari seperti dalam perpres 18/2016, tetapi juga daerah dengan jumlah sampah dibawah angka tersebut.

Tujuannya agar pengelolaan sampah di setiap daerah dapat tertangani dan dimanfaatkan dengan baik sebagai sumber energi tambahan. Sebagai informasi, Perpres 18/2016 ini menunjuk tujuh kota sebagai pilot project pembangunan PLTSa, yaitu di DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Makassar.

Dalam RDP tersebut, ditemui salah satu masalah yang sempat dikeluhkan daerah adalah tentang biaya pengelolaan sampah (tipping fee). Dalam pengelolaan sampah, terdapat beberapa daerah yang tidak dikenai tipping fee. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi daerah yang dikenai tipping fee karena takut kedepannya akan menjadi masalah dari sisi laporan keuangan. Terkait masalah tersebut, Komite II mendesak Kemendagri untuk menetapkan Permendagri tentang tipping fee dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah.