DPD RI Dukung Tidore Kepulauan Kembangkan Museum Bawah Laut Pertama Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sylviana Murni dikunjungi Wali Kota Tidore kepulauan Capt. Ali Ibrahim di kantor DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Pada kesempatan tersebut, Sylvi mengajak Ali untuk dialog santai menggunakan media podcast DPD RI.
“Alhamdulillah luar biasa nih, kita kedatangan tamu dari negeri di atas awan, Tidore Kepulauan, Pak Wali Kota Tidore Kepulauan, satu-satunya kepala syahbandar di Indonesia yang menjadi wali kota,” ujar Sylvi mengawali perbincangan, Kamis (1/9).
Sylvi mengatakan, masyarakat Maluku Utara merupakan masyarakat paling Bahagia di Indonesia. Hal itu, kata Sylvi sesuai dengan Index Kebahagiaan yang di rilis pada tahun 2021 lalu.
Selain itu, Sylvi juga menanyakan sejumlah hal terkait dengan pariwisata Tidore Kepulauan.
“Saya sudah dua kali ke Tidore Pak, dan saya lihat begitu banyak potensi wisata laut yang bisa dikembangkan di sana. Selain Diving ya, saya terkesan dengan spot wisata bawah lautnya, terlebih saya dapat info akan dibangun museum bawah laut,” kata Sylvi.
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini juga menyarankan Ali untuk terus berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam).
Lebih lanjut, senator DKI Jakarta ini juga menyinggung soal kesiapan Sail Tidore yang rencananya kan digelar pada bulan November 2022 mendatang.
Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sylviana Murni dikunjungi Wali Kota Tidore kepulauan Capt. Ali Ibrahim
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
- Hasil Temuan DPD RI, Yorrys Raweyai: PSN Tangerang Perlu Didukung
- Sultan Dorong Pemda Lakukan Inovasi Kebijakan Pengurangan Angka ICOR Sektor Pangan di Daerah
- Komite IV DPD RI Dorong Mendag Mendukung Integrasi Perdagangan Antarpulau Melalui Platform Digital Nasional
- Yulianus Henock Minta Menteri PKP Prioritaskan Pemenuhan Perumahan Masyarakat Adat di IKN