DPD RI: Implementasi BBM Satu Harga Masih Bermasalah

jpnn.com, JAYAPURA - Senator atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Carles Simaremare mengapresiasi program BBM satu harga. Pasalnya, program tersebut sangat berpihak kepada masyarakat di pedalaman khususnya wilayah pegunungan tengah Provinsi Papua.

“Patut kita apresiasi, tindak lanjut dari program BBM satu harga, sudah ada lembaga penyalur Agen Premium Minyak Solar (APMS) di delapan kabupaten. Jadi kalau mau beli BBM, belilah di lembaga penyalur,” kata Carles dalam keterangan persnya, Jumat (12/1/2018 di sela-sela reses atau kunjungan kerja dari Jayapura ibu kota Provinsi Papua.

Ia menjelaskan, sejak digulirkan pada 2016, banyak yang mempertanyakan implementasi program tersebut dan apakah harga BBM yang ada di pegunungan Papua sudah sama seperti di daerah lain?

“Kami sering ditanyakan mengenai kesuksesan program ini. Untuk itu, kami ingin mendengar dari berbagai pihak, termasuk para lembaga penyalur dan dari Pertamina sendiri, ternyata banyak masalah yang dihadapi,” kata dia.

Menurut Senator asal Papua itu, usaha Pertamina untuk menyosialisasikan program BBM Satu Harga dan mengenai tanggung jawab perusahaan tersebut dalam mendistribusikan BBM, masih perlu bantuan banyak pihak, terutama pemerintah daerah.

"Masalah utama adalah mengubah pola pikir masyarakat bahwa dengan BBM Satu Harga maka menganggap kita membeli BBM harganya sama seperti di SPBU," katanya.

Faktanya, ujar dia, tanggung jawab Pertamina hanya sampai di lembaga penyalur (APMS).

“Kalau sudah lewat dari situ bukan kewenangan Pertamina, tidak tahu kewenangannya siapa? Pemerintah daerah pun banyak yang lepas tangan sehingga harga BBM eceran susah terkontrol,” ungkap Carles.