DPD RI: Konflik Sosial Ancam Kerukunan di Indonesia

Terkait pengisian kuota haji, sambungnya, sistem pengisian kuota haji reguler dilaksanakan dalam dua tahap. Ditambah cadangan sebesar lima persen yang dilaksanakan sejak tahun 1436H/2015 M.
“Kami nilai cukup efektif dalam mengoptimalkan pemanfaatan kuota. Oleh karenanya, pada 1438H/2017M sistem yang sama akan kita terapkan,” ujar Lukman.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD Provinsi Kalimantan Tengah M. Rakhman mengapresiasi adanya kuota tambahan jemaah haji pada tahun ini. Namun dengan adanya tambahin ini, ia juga khawatir akan ada pergeseran jadwal bagi jemaah haji.
“Dengan adanya tambahan ini takutnya jadwal akan dimajukan. Ini juga harus ada keterangan resmi dari Kemenag,” paparnya.
Selain itu, ia juga berharap datangnya Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz ke Indonesia juga bisa menjadikan momentum untuk bisa menamba kuota haji lagi dari Indonsia.
“Kita berharap datangnya Raja Salman bisa ditambah lagi kuota jemaah haji Indonesia,” kata Rakhman.(fri/jpnn)
Komite III DPD RI menilai masalah konflik sosial dan kuota haji yang belakangan marak diperbincangkan telah meresahkan masyarakat. Untuk itu, Komite
Redaktur & Reporter : Friederich
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Bertemu Wali Kota Kupang, Senator Abraham Paul Liyanto Jajaki Konsep Sister City
- Senator Lia Istifhama Apresiasi Respons Cepat KJRI Jeddah Dalam Menangani Jemaah Haji Indonesia
- Terima Gubernur Provinsi Tomsk Rusia, Sultan Bahas Kerja Sama di Bidang Riset Hingga Sister City
- Sultan Minta Pelindo II Atasi Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai dengan Skala Penuh
- Gubernur Pramono Bebaskan PBB, Senator Fahira Idris: Kado Indah untuk Warga Jakarta