DPD RI Merekomendasikan Lima Calon Anggota BPK
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah menyelesaikan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap 18 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dari 18, DPD merekomendasikan lima orang untuk diserahkan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan dalam memilih satu komisioner menggantikan Agus Joko Pramono yang masa jabatannya akan berakhir Juli 2018.
Berdasarkan hasil penilaian, lima calon yang diprioritaskan berdasarkan nilai yang akan diserahkan kepada DPR adalah Muhammad Syarkawi Rauf, Agus Joko Purnomo, Deddy Supriady Bratakusumah, Marwata, Adil Tobing.
Wakil Ketua Komite IV DPD Ayi Hambali menyatakan rekomendasi ini disusun berdasarkan kriteria penilaian melalui integritas, kepemimpinan, visi misi, pendidikan dan pengalaman.
Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan prinsip kaidah dan tata seleksi calon pejabat publik yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan norma hukum, amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. “Juga sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance),” jelas Ayi saat membacakan hasil rekomendasi, Rabu (11/5).
Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang menambahkan pihaknya telah melakukan pengujian dan penelitian administrasi. DPD juga telah menilai dari segi kompetensi dan integritas. “Dan pengalaman juga kami pertimbangkan. Kami lakukan betul-betul dengan penilaian, dan kami rangking urut dari 1-18,” kata dia.
Dia berharap rekomendasi calon BPK ini, DPR sudah lebih mudah untuk memilih. “Karena sudah ada lima nama yang fokus dari 18, meskipun harusnya 19 karena yang satu sakit,” kata Ajiep.
Kemarin, Komite IV DPD melakukan uji kepatutan dan kelayakan 18 calon anggota BPK RI yang dipimpin Ajiep Padindang.
Uji kepatutan dan kelayakan dibagi menjadi enam sesi dan masing-masing sesi mendengarkan pemaparan visi dan misi dari tiga hingga empat orang calon.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah menyelesaikan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap 18 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Tak Ada Kerugian Negara, Kubu Tom Lembong Serahkan Bukti Laporan BPK ke Hakim
- Ahli dari BPK Beberkan Kerugian Negara di Kasus Antam
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Sultan dan Beberapa Senator Rusia Membahas Kerja Sama Pertahanan dan Pangan
- Terima Kunjungan Utusan Partai Nahdhoh Tunisia, Sultan: Lembaga Parlemen Adalah Roh Demokrasi