JPNN.com 
DPD RI Minta Menteri ATR/BPN dan Polri Tindak Lanjuti Laporan Switta
Terhadap kejadian ini, Mendes PDTT juga telah melayangkan surat bernomor 400/HM.01.04/III/2021 kepada Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil. Dengan harapan, Menteri Sofyan segera menindaklanjuti dugaan sindikat mafia tanah di Kabupaten Lebong, Bengkulu.
Terakhir Sultan mengungatkan soal MoU antara Kejagung RI dan Kementerian ATR/BPN RI nomor 11 tahun 2020 tentang upaya penyelamatan dan penertiban aset tanah serta penegakan hukum bidang agraria.
Menurut Sultan, pemerintah sangat concern melawan segala bentuk mafia pertanahan.
“Saya yakin jika benar telah terjadi proses penguasaan tanah milik orang lain yang diduga juga melibatkan oknum kades dan camat dnegan cara-cara melawan hukum, maka tunggu saja konsekuensi dari hukum yang berlaku,” ujar Sultan.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim dan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin ikut bicara terkait sengketa lahan antara warga dan korporat.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Teka-Teki Kepemilikan SHGB 991: 3 Sengketa Berkembang Makin Pelik, Seorang Notaris Jadi Tersangka
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
