DPD RI Minta Menteri ATR/BPN dan Polri Tindak Lanjuti Laporan Switta

Terhadap kejadian ini, Mendes PDTT juga telah melayangkan surat bernomor 400/HM.01.04/III/2021 kepada Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil. Dengan harapan, Menteri Sofyan segera menindaklanjuti dugaan sindikat mafia tanah di Kabupaten Lebong, Bengkulu.
Terakhir Sultan mengungatkan soal MoU antara Kejagung RI dan Kementerian ATR/BPN RI nomor 11 tahun 2020 tentang upaya penyelamatan dan penertiban aset tanah serta penegakan hukum bidang agraria.
Menurut Sultan, pemerintah sangat concern melawan segala bentuk mafia pertanahan.
“Saya yakin jika benar telah terjadi proses penguasaan tanah milik orang lain yang diduga juga melibatkan oknum kades dan camat dnegan cara-cara melawan hukum, maka tunggu saja konsekuensi dari hukum yang berlaku,” ujar Sultan.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim dan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin ikut bicara terkait sengketa lahan antara warga dan korporat.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Lemkapi Minta Pertemuan Sespimmen dengan Jokowi Tak Dipolitisasi
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952
- Dugaan Penyiksaan Pemain Sirkus OCI, Komnas HAM Ungkap Fakta Ini
- Ridwan Kamil Melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim
- Wajah Baru di Polda Jateng, 2 Jenderal Melesat ke Mabes Polri