DPD RI: Pemerintah Harus Mengendalikan Harga Daging Sapi

jpnn.com - JAKARTA - Komite II DPD RI memberikan perhatian terhadap permasalahan harga daging yang melonjak tinggi. Karena itu, DPD  RI mengimbau pemerintah segera mengeluarkan kebijakan agar harga daging sapi tetap terkendali dan terjangkau oleh masyarakat.

Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakan pemerintah harus melibatkan stakeholders dan pelaku bisnis daging sapi sebelum mengeluarkan kebijakan.

“Kita memberikan apresiasi pada kebijakan pemerintah, tetapi untuk masa mendatang tidak akan ada lagi gonjang-ganjing harga apabila setiap kebijakan pemerintah melibatkan stakeholder. Pemerintah harus mendengar masukan-masukan dari pedagang, petani, asosiasi, dan DPD RI,” ujar Parlindungan saat audiensi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementan, Kemendag, Gapuspindo, dan Perhimpunan Peternakan Sapi dan Kambing Indonesia (PPSKI), Kamis (21/7).

Senator asal Sumatera utara itu juga menilai setiap instansi pemerintah menggunakan data yang berbeda-beda saat menganalisis kondisi pasar tentang terkait stok daging dan ternak sapi. Hal ini menyebabkan setiap instansi mengeluarkan keputusan dan rekomendasi yang bertentangan. Seharusnya, penggunaan data tersebut menggunakan tolak ukur yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Harus ada blueprint tentang manajemen stok dan harus ada database yang harus bisa menjadi kesepakatan antar instansi. Pak Jokowi sudah mengatakan harus ada (data) dari BPS, itu welcome, tetapi masalahnya itu juga harus disosialisasikan kepada semuanya sehingga seluruh kementerian menggunakan data BPS,” tegasnya.

Parlin juga meminta agar masalah tingginya harga daging tidak hanya berpatok pada wilayah Jawa, terutama Jakarta. Fluktuasi harga daging di daerah-daerah juga perlu diperhatikan.

Terkait program Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang diluncurkan oleh pemerintah kepada peternak, Anggota Komite II DPD RI, Anang Prihantoro berpendapat bahwa keberadaan SPR harus memperhatikan kepentingan peternak.

Sesuai fungsinya, kata Anang, SPR berperan sebagai media pendidikan untuk peternak terkait teknologi dalam pengelolaan peternakan sapi.