DPD RI: Pemerintah Harus Mengendalikan Harga Daging Sapi

“SPR harus betul-betul dijadikan tempat sekolah dan berkonsolidasinya para peternak serta tempat para peternak me-manage sejumlah sapi di daerahnya seperti manajemen perusahaan. Semua harus dihitung dengan baik, pakannya, proteinnya, penjualannya, kotorannya, dan lain lain, semua harus di-manage dengan sangat bagus melalui SPR,” ujar Anang.

Senator asal Lampung ini juga meminta SPR dapat melibatkan pengusaha. Keberadaan feedlocker dalam SPR dinilai dapat berperan untuk transfer pengetahuan tentang teknologi yang dibutuhkan peternak dalam mengelola sapi-sapinya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi dan kesejahteraan peternak.

Senada dengan Anang,  Senator dari Riau, Rosi Uli Purba berpendapat SPR harus meningkatkan perannya dalam melatih peternak sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi dan  menutupi kebutuhan daging masyarakat.

Dalam RDP tersebut, Ketua KPPU, Syarkawi Rauf mengatakan bahwa permasalahan harga daging sapi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, terutama kebijakan pemerintah. Perbedaan data kebutuhan sapi antar instansi pemerintah menghasilkan kebijakan yang kurang tepat sasaran.

“Kita bekerja di rezim kebijakan kuota, dimana pemerintah mengestimasi berapa kebutuhan sapi saat itu dan berapa jumlah kebutuhan daging sapi yang bisa distok dari sapi lokal dan berapa yang diimpor. KPPU meminta dikonsolidasikan mengenai data konsumsi per kapita, data kebutuhan sapi. Perbedaan data kebutuhan sapi antar instansi, kementerian pertanian, kementerian perdagangan, atau BPS menyebabkan perbedaan kebijakan terkait daging sapi di masyarakat,” ujarnya seperti dilansir dalam siaran pers Humas DPD RI.

Sementara itu, dari PPSKI menuntut agar pemerintah memperhatikan peternak dari sisi kesediaan pakan dan bibit ternak. Kedua hal tersebut merupakan sektor yang turut berpengaruh pada kondisi kualitas produksi ternak dan berimbas pada harga daging sapi di masyarakat.(fri/jpnn)