DPD RI: Pemerintah Harus Prioritaskan Program Mengurangi Kesenjangan Ekonomi Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) serta Dana Transfer ke Daerah dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018.

Pertimbangan ini disahkan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-7 yang dipimpin Ketua DPD RI Oesman Sapta didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis, Jakarta, Kamis (6/7).

Oesman Sapta menjelaskan penyusunan pertimbangan terhadap KEM PPKF ini mendesak untuk segera diputuskan mengingat dalam waktu dekat DPR RI akan memutuskan RUU APBN TA 2018.

“Dalam memutuskan RUU APBN TA 2018, DPR perlu memperhatikan pertimbangan DPD, untuk itu kami merespon cepat dengan menyelesaikan penyusunan pertimbangan untuk disahkan hari ini,” ucap Oesman Sapta.

Pada kesempatan tersebut, Oesman Sapta juga menegaskan bahwa DPD akan selalu memperkuat peran dan fungsinya dalam membangun daerah.

“Kita patut bersyukur dengan anggaran yang ada sekarang ini, tanpa ada pemotongan anggaran dari pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kepercayaan kepada DPD RI untuk terus berkinerja sesuai peran dan fungsinya membesarkan daerah,” jelasnya.

Dalam sidang paripurna, Ketua Komite IV Ajiep Padindang yang membacakan pandangan dari DPD RI mengatakan, pemerintah perlu memberikan perhatian serius dalam upaya menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perluasan kesempatan dan kemudahan usaha masyarakat kelas bawah, akses perluasan pengembangan usaha bagi pelaku usaha kecil menengah dan mikro. Selain itu, meningkatkan infrastruktur daerah tertinggal yang dapat mendorong perkembangan ekonomi wilayah serta melaksanakan proyek padat karya
.
“Pemerintah perlu perhatian serius dalam meningkatkan ekonomi wilayah, salah satunya dengan meningkatkan insfrastruktur daerah tertinggal dan kemudahan serta perluasan akses pada pengembangan usaha kecil di daerah,” lanjut Ajiep.

Menurut data yang diterima, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 ditetapkan sebesar 5,4-5,6% dan DPD memberikan pandangan akan terjadi kenaikan ekonomi di Indonesia sebesar 5,3%, berdasarkan perbaikan ekonomi global dan penguatan konsumsi dan peningkatan investasi di masyarakat. Sementara untuk inflasi, diperkirakan mencapai 4% dengan pertimbangan adalah meningkatnya konsumsi dan harga komoditas.

“Peran tim pengendali inflasi di daerah harus semakin diperkuat, sehingga mampu mendukung kinerja pemerintah dalam mengendailkan inflasi,” jelas Ajiep Padindang.