DPD RI: Segera Bentuk Badan Rehabilitasi Danau Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menyarankan kepada pemerintah untuk segera membentuk badan rehabilitasi danau nasional. Secara khusus, badan itu fokus dalam menangani permasalahan kerusakan dan pemeliharaan danau.

“Kami mengusulkan agar dibentuk badan rehabilitasi danau nasional untuk menyelamatkan danau-danau kita. Karena sebagian besar danau yang ada di daerah sudah tercemar dan mengalami kerusakan lingkungan,” ucap Parlindungan saat diskusi di salah satu stasiun televisi swasta, Jakarta, Selasa (30/5).

Menurutnya anggaran yang khusus menangani masalah danau pun harus diperhatikan oleh pemerintah.

“Pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap masalah darurat danau ini, baik dari pembentukan badan atau instansi dan anggaran yang khusus menangani masalah danau,” tutur Parlindungan.

Ia menambahkan padahal manfaat danau bagi masyarakat sangat banyak. Belum lagi, danau juga bisa menjadi sumber ekonomi seperti sektor wisata. “Namun sayangnya masyarakat belum menyadari manfaat danau dan kian hari masalah danau semakin parah,” tutur senator asal Sumatera Utara itu.

Parlindungan mencotohkan di daerah asalnya di Sumatera Utara terdapat Danau Toba. Dalam tata kelola SDA Danau Toba masih terdapat 11 UU dan RUU yang mengalami tumpang tindih. Sehingga bertentangan satu sama lain bahkan satu menetralkan kekuatan (power) yuridis lainnya.

Belum lagi, lanjut dia, situasi tersebut mengakibatkan ketidakpastian rencana dan aksi. Permasalahan danau harus ditangani secara lintas sektoral dan melibatkan berbagai instansi yang saling terkoordinasi.

“Bukan berjalan sendiri-sendiri, untuk itu kita butuh badan yang dapat fokus dalam mengkordinasi dan mengurusi masalah danau ini,” harap Parlindungan.