DPD Tegas Tolak Gubernur Dipilih DPRD

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Barat (Sumbar) Alirman Sori, mencurigai wacana pemilihan gubernur langsung oleh rakyat diganti dengan pemilihan oleh DPRD, sebagai bentuk upaya merampok hak-hak politik daerah.  Wacana gubernur ditunjuk langsung oleh pusat juga upaya pusat untuk mengambil hak politik daerah.

“DPD sendiri konsisten. Pemilihan gubernur tetap langsung oleh rakyat. Kalau dipilih oleh DPRD atau ditunjuk langsung, kami mencurigai itu cara lain merampok hak-hak politik daerah," tegas Alirman Sori, bertema 'Pro-Kontra Mekanisme Pemilihan Gubernur' di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (5/1). Pembicara lain di diskusi itu Ryaas Rasyid dan Hadar Navis Gumay

Kalau alasannya penghematan biaya, lanjut Alirman, sekalian saja anggota DPRD diangkat langsung oleh Presiden saja. Tetapi suara-suara daerah menghendaki pemilihan gubernur tetap langsung oleh rakyat. Pro-kontra ini harus dipahami dan disikapi secara sungguh-sungguh, baik oleh politikus maupun pakar hukum tata negara.

Ditegaskannya, rakyat memilih secara langsung pemimpinnya adalah cita-cita luhur yang ditunggu-tunggu sekian puluh tahun. Mengembalikan mekanisme pemilihan gubernur kepada DPRD atau ditunjuk oleh Presiden merupakan kemunduran demokrasi. “Pemilihan langsung oleh rakyat sebenarnya cita-cita luhur rakyat, yang ditunggu-tunggu sekian puluh tahun, yaitu bagaimana rakyat berpartisipasi langsung memilih pemimpinnya. Kalau mekanismenya dikembalikan, in kemunduran kontestasi yang luar biasa,” tegasnya, sembari menambahkan, “kalau mau jujur, rakyat paling siap berdemokrasi. Yang paling tidak siap adalah elitnya.”