DPD Terus Suarakan Amandemen UUD

JAKARTA - Ketua Kelompok DPD di MPR RI, Bambang Soeroso, menyatakan bahwa amandemen UUD 1945 keempat ternyata masih menyisakan sejumlah masalah. Karena itu, kata Bambang Soeroso, diperlukan lagi penyempurnaannya secara menyeluruh, terutama penguatan lembaga perwakilan, sistem presidensial dan otonomi daerah.

"Lembaga DPD yang lahir sebagai produk reformasi masih belum optimal, karena itu perlu ada penguatan lembaga DPR melalui amandemen UUD 1945," kata Bambang Soeroso dalam acara talkshow "Perspektif Indonesia" di press room DPD, Jakarta, Jumat (29/10). Hadir pula dalam talkshow itu adalah Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin pengamat politik Yudi Latif, dan pengamat hukum tata negara Irman PutraSidin.

Bambang menambahkan, sistem check and balances juga belum berjalan dengan baik. Menurutnya, sistem tersebut bisa bekerja efektif jika DPD dan DPR memiliki kesetaraan yang memadai sehingga aspirasi daerah dapat diakomodasi dalam setiap kebijakan nasional.

Karenanya dalam naskah amandemen UUD 1945 yang diusung DPD, Bambang mengklaim telah dikaji sedikitnya oleh 62 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia, para ahli, akademisi dan pemangku kepentingan di daerah. "Desember tahun ini, DPD sudah bisa menghadirkan naskah perubahan UUD 1945 dan akan meminta dukungan ke MPR," tegasnya.