DPD Terus Suarakan Amandemen UUD

Di tempat sama Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Siefuddin berpendapat, jika mayoritas masyarakat memang menghendaki amandemen maka usulan perubahan patut ditindaklanjuti. Politisi PPP itu menilai isi konstitusi yang harus disesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat adalah yang berkaitan dengan pengaturan kekuasaan.

Karenanya menurut Lukman, dukungan atau penolakan terhadap perubahan UUD 1945 akan tergantung pada isu yang akan diangkat. ”Misalnya kewenangan DPD, harus ada rasionalisasi yang sangat jelas bahwa ini adalah dalam rangka menyempurnakan sistem lembaga perwakilan kita dan check and balances dalam lembaga perwakilan kita,” katanya.(fas/jpnn)