DPD Tuding Mendagri Asal Bunyi

"Iya kalau masyarakat itu melek informasi dan bisa mencerna pernyataan menteri itu baru sebatas wacana. Tapi bagaimana dengan masyarakat awam yang mentah-mentah menelan wacana itu, apa ini tidak membuat instabilitas masyarakat? Dari catatan saya, dia ini sudah dua kali mengobok-obok daerah pertama Jogja sekarang Kepri. Sebetulnya maunya dia apa sih?" kecamnya.

Dikatakan pula, jika Mendagri beralasan Natuna digabung ke Kalbar lantaran terkait rentang kendali yang sangat jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Kepri, maka hal tersebut sangat menyesatkan dan bisa memicu daerah-daerah lain di Indonesia berpisah dari provinsi induk.

"Kalau alasannya faktor rentang kendali (geografis) yang jauh dari ibu kota provinsi, kondisi itu bukan menjadi alasan. Sebab Natuna bergabung dengan Kepri itu bukan pada saat Kepri terbentuk, tapi historisnya saat sebelum bergabung dengan Kepri Natuna sudah berada di Riau dan bukan di Kalbar. Jadi kalau bicara soal kultur dan historis, tidak ada alasan Natuna itu digabung dengan Kalbar," katanya.

Masih kata Hardi, saat pihaknya menjaring aspirasi ke Natuna, tidak pernah ditemui ada keinginan dari masyarakat Natuna untuk berpisah dari Kepri. Adapun masyarakat lebih khawatir terhadap negara tetangga seperti Vietnam, Thailand dan China, yang bisa saja mengklaim Natuna menjadi wilayah bangsa lain. Selain itu pusat juga dinilai kurang memperhatikan kesejahteraan para penjaga daerah terluar.