DPD Tuding Mendagri Asal Bunyi

"Terus terang pernyataan Mendagri ini kurang baik dalam proses pendidikan politik. Karena statemen seperti itu bisa menjadikan masyarakat terpecah belah. Kalau lah ada keinginan berpisah harusnya itu dari masyarakat sendiri bukan justru pemerintah pusat yang sibuk. Harusnya pusat itu perhatikan kesejahteraan TNI, penjaga mercusuar yang mereka itu staf pusat tapi tak diperhatikan," katanya.

"Kesannya pusat mencari-cari masalah, dengan mengusik-usik Natuna yang jelas-jelas provinsi lain (Kalbar) tidak ada pernah mengklaim. Sementara Pulau Berhala yang jelas-jelas milik Kepri ada yang mau, yakni Jambi pusat tidak sibuk. Ini jadi pertanyaan besar bagi kita, sebenarnya apa maunya pusat dengan meributi Natuna yang sudah maju pertumbuhannya," tukas Hardi Hood.

Kecaman serupa juga dikatakan ZulBahri, anggota DPD dapil Kepri. "Tak ada angin tidak ada hujan kok tiba-tiba Mendagri Gamawan Fauzi, ngomong seperti itu. Ada apa ini? Jangan-jangan ada kepentingan pribadi," tanyanya.

Pasalnya, statemen yang dilontarkan tersebut tidak didahului dengan kajian ilmiah yang dilakukan oleh Mendagri, apakah suatu daerah itu harus dekat dengan ibu kota provinsi atau tidak untuk bergabung dengan provinsi. "Jika penentuan daerah itu karena alasan kedekatan dengan ibu kota, pusat wajib buat grand design ulang daerah secara menyeluruh di Indonesia jangan hanya Kepri," tantangnya.