DPD Tuding Parpol Penyebab Stagnasi Pembangunan Daerah

“Para pengambil kebijakan di Jakarta, baik pemerintah maupun parlemen yang berasal dari partai-partai politik, tidak mempedulikan daerah. Padahal dibutuhkan segera penyelesaian teknis dan strategis. Banyak problematika rumit di daerah, tapi Jakarta tidak kunjung peduli,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, partai politik hanya menjadikan 500-an daerah provinsi, kabupaten dan kota, sebagai ajang rebutan kekuasaan. “Di sana terjadi perebutan kekuasaan setiap hari,” ujarnya, sambil menambahkan bahwa kemunculan partai-partai politik tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pembangunan di daerah. “Justru yang terjadi sebaliknya,” katanya.

Ditambahkan Laode, kerusakan birokrasi di daerah juga disebabkan oleh partai politik. Apalagi sejak era pemilihan gubernur, bupati, walikota, setiap pejabat terpilih akan memenuhi janji-janji serta tuntutan-tuntutan pendukungnya. “Birokrasi pun diacak-acak. Pengacak-acakan ini serius sekali,” tukasnya.

Parahnya lagi, masih menurut Laode, adalah kecenderungan daerah pada etnis tertentu sejak ada keharusan putera daerah menjadi gubernur, bupati, walikota, hingga pejabat daerah di bawahnya dan pegawai-pegawai daerah. “Sehingga, yang dilayani etnik, yang melayani etnik; atau daerah dianggap sebagai bagian negara yang berbasis etnik," kritiknya.