DPN Peradi Gelar Ujian Profesi Advokat Serentak di 39 Kota

‎“Sangat dipercaya oleh siapapun, meskipun dianggap prosedurnya rumit, ujiannya serius, juga harus bayar, dan bayarnya dengan angka yang normal, dan itu tetap diminati oleh mereka,” ujarnya.

Bukan hanya jumlah peserta, lanjut Dwi, tingkat kelulusan UPA-ya pun terus mengalami peningkatan. Pasalnya, Peradi terus meningkatkan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sehingga para peserta UPA menguasi kompetensi standar minimal untuk menjadi advokat‎.

“Angka skor kelulusannya tinggi, mereka memang mampu menjawab hal-hal yang memang perlu dan penting dan langsung berhubungan dengan keperluan dia dalam praktik,” ujar dia.

Meskipun yang lulus UPA ini selalu meningkat, namun jumlah kebutuhan advokat di Indonesia masih terbilang cukup tinggi kalau dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk Indonesia sekitar 280 juta. Jumlah advokat Peradi sekitar 65 ribu.

Terlebih lagi, saat ini advokat masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Peradi mendorong agar advokat merata hingga tingkat daerah atau pelosok demi memberian pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan.

‎“Kita ingin mendorong mereka tidak hanya di kota besar. Nah, jadi problemnya adalah persebaran, mungkin kalau dari segi jumlah agak lumayan gitu, walaupun kita harus hitung betul ya bagaimana rasio yang tepat, karena kebutuhan bantuan itu kan tidak hanya di kota besar,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Dwi menyampaikan, Peradi juga terus berupaya untuk mendirikan DPC baru. Ini juga merupakan upaya untuk meratakan persebaran advokat di seluruh daerah Indonesia.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 540 kabupaten dan kota. Dari jumlah itu, Mahkamah Agung (MA) baru sanggup mendirikan sekitar 450 ‎pengadilan negeri.