DPP AMPHURI Harap Prabowo Bisa Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Zaky Zakariya Anshary berharap pemerintahan era Prabowo Subianto bisa membentuk Kementerian Haji dan Umrah.

Sebab, kata dia, penyelanggaraan haji dan umrah yang kompleks memerlukan koordinasi dan pengelolaan terfokus dalam satu kementerian.

“Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, dapat mengurangi beban Kementerian Agama yang selama ini sangat berat diluar urusan haji dan umrah,” kata Zaky kepada awak media, Jumat (4/10).

Dia mengatakan penyelenggaraan haji dan umrah biasanya melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Komisi VIII DPR RI.

Belum lagi, kata Zaky, keterlibatan pihak swasta seperti perusahaan yang memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Dari situ, dia beranggapan pelaksanaan haji dan umrah bakal kompleks dengan keterlibatan banyak pihak.

"Belum lagi pihak lain yang juga terlibat seperti maskapai dan pemerintah Arab Saudi,” kata Zaky.

Dia mengatakan faktor lain yang dinilai sangat penting melatarbelakangi perlunya Kementerian Haji dan Umrah ialah besarnya anggaran.