DPP AMPHURI Harap Prabowo Bisa Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

Sebelumnya, akhir September lalu, Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait usulan dana kelolaan haji sebesar Rp 188,86 triliun untuk 2025.

Zaky mengatakan perputaran dana haji dan umrah sangat besar. Ditambah terus meningkatnya jumlah umat di Indonesia yang pergi melaksanakan rukun kelima Islam itu.

"Maka, Kementerian Haji dan Umrah sangat dibutuhkan umat, agar penyelenggaraannya makin baik,” katanya.

Ketua Bidang Humas dan Media DPP AMPHURI H Abdullah Mufid Mubarok mengatakan wajar Kementerian khusus Haji dan Umrah.

Sebab, pemerintah Arab Saudi saja sudah membuat kementerian sendiri yang khusus mengurusi haji dan umrah.

"Jadi, di Arab Saudi, sudah lama ada Kementerian Haji dan Umrah. Maka seharusnya di Indonesia juga ada Kementerian Haji dan Umrah untuk meningkatkan koordinasi yang proporsional dan koheren,” ujar dia, Jumat.

Tentu saja, lanjutnya, idealnya Kementerian Haji dan Umrah dipimpin profesional dan praktisi yang menggeluti penyelenggaraan haji dan umrah. 

Hal ini karena melibatkan kebijakan Indonesia dan Arab Saudi yang sewaktu-waktu bisa berubah dan saling bertolak belakang, sehingga diperlukan keahlian lobi dan negoisasi.