DPP BMK 1957 Apresiasi Konsolidasi Paripurna DPD DKI Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - DPD BMK 1957 Provinsi DKI Jakarta telah selesai melakukan konsolidasi yang ditandai dengan pelantikan pengurus DPD II Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Rabu (24/5).
Kepulauan Seribu menjadi kabupaten terakhir yang dilantik oleh DPD BMK 1957 DKI Jakarta.
Sebanyak 25 orang resmi dilantik sebagai pengurus DPD II BMK 1957 Kepulauan Seribu masa bakti 2022-2027 dalam seremoni yang berlangsung di Kecamatan Kepulauan Ribu Selatan.
Ketua Umum DPP BMK 1957 Kemas Ilham Akbar dalam sambutannya sangat mengapresiasi DPD Provinsi DKI Jakarta yang telah selesai melaksanakan konsolidasi di seluruh wilayah administrasi.
"Ini merupakan kali pertama saya hadir di pelantikan pengurus DPD BMK 1957 tingkat kabupaten, hal tersebut karena hari ini DPD BMK 1957 Provinsi DKI Jakarta menjadi DPD BMK 1957 tingkat I yang selesai melaksanakan konsolidasinya," ucap Ilham.
Dia menyebut DPD BMK 1957 Provinsi DKI Jakarta dapat dijadikan parameter kerja politik organisasi.
"Kerja politik organisasi yang sesuai dengan tridarma perjuangan KOSGORO 1957 yaitu Pengabdian Kerakyatan dan Solidaritas," tegas Ketua Umum DPP BMK 1957.
Barisan Muda Kosgoro 1957 merupakan organisasi kepemudaan salah satu gerakan dibawah Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957 dengan Ketua Umum saat ini Dave Fikarno Laksono. (dil/jpnn)
DPD BMK 1957 Provinsi DKI Jakarta telah selesai melakukan konsolidasi yang ditandai dengan pelantikan pengurus DPD II Kepulauan Seribu
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Ada Dukungan KIM Plus kepada Pram-Doel, Golkar Jaksel Solid Memenangkan RIDO
- Kader Golkar Ingatkan Semangat Aji Assul untuk Memperbaiki Kekurangan Rezim Matakali
- Legislator Golkar Berharap Indonesia Lepas dari Middle Income Trap Lewat Hilirisasi Nikel
- Ikhtiar Ijeck untuk Sumut: Perjuangkan Infrastruktur, Pariwisata, dan Ketahanan Pangan
- Fraksi Golkar DPR Segera Proses PAW Anggotanya yang Masuk Kabinet Prabowo
- Jokowi Bentuk Kortastipidkor Polri, Jamaludin Malik Ingatkan Sinergi dengan KPK