DPP Golkar Melemah Soal Sanksi

JAKARTA - Entah ada angin apa, DPP Partai Golkar tampak melemah soal sanksi kepada kader yang tetap ngotot maju di pilkada. Kendati keputusan resmi partai tidak mencalonkan yang bersangkutan, sanksi belum tentu diberikan. Sebelumnya, pada rapat pengurus harian di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, pekan lalu, kader yang melanggar keputusan partai dengan tetap maju kendati tak melalui Partai Golkar, disebutkan bakal kena sanksi. Belakangan keputusan itu diubah.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen DPP Golkar, Syamsul Bachri mengatakan, pemberian sanksi dalam rapat pengurus di Hotel Menara Peninsula itu masih bersifat usulan atau wacana. Ternyata katanya, DPP memutuskan bahwa tidak ada sanksi pemecatan bagi kader yang tetap ngotot maju di pilkada mengendarai partai lain.

"Mereka yang ngotot maju melalui partai lain, hanya dilarang menggunakan atribut partai. Tidak boleh mengatasnamakan Golkar. Tidak boleh menjelek-jelekkan Golkar. Bahkan, kalau dia pengurus, maka dia harus melepaskan jabatannya,” ujar Syamsul saat dihubungi JPNN, Kamis (21/1).

Meski demikian, kata Syamsul, secara tidak langsung kader yang tetap ngotot maju di luar partai, tetap akan mendapat penilaian dari sisi PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela). Juga dari sisi track record-nya, sehingga akan menjadi pertimbangan sekiranya ada promosi. Mereka yang sudah ada cacat, karena keluar dari kesepakatan partai, tentu akan mendapat catatan tersendiri.