DPP Hanya Libatkan Ketua DPD Provinsi

Dia menjelaskan, perubahan mekanisme penetapan calon ini dilakukan untuk menghindari politik uang. Dulu, mekanisme penetapan calon yang diproses dari tingkat bawah, diwarnai politik uang, yang menyebabkan calon yang diusung Golkar keok di pilkada.

"Dulu, asalkan bisa mendapatkan dukungan suara dari Pengurus Kecamatan (PK) dan DPD II, bisa menjadi calon. Di situ diduga ada permainan politik uang. Sementara, pilkada ini yang penting adalah calon itu punya tingkat elektabilitas yang tinggi. Kalau mekanisme lama, hasil survei bisa dikalahkan oleh voting pengurus," ujar Ali Wongso. (sam/jpnn)