DPP Partai Barnas Merasa Wewenangnya Dilangkahi KPU Taput

jpnn.com - JAKARTA – Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Partai Barisan Nasional (Barnas) menegaskan tidak pernah memberi dukungan pada satupun pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Karena itu, seluruh dukungan yang mengatasnamakan partai Barnas tidak sah.
Hal ini disampaikan pengurus DPP Partai Barnas, Tati Hartati dalam sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Rabu (28/8) malam. Tati menjadi saksi dari pihak Pengadu, Kores Tambunan kuasa hukum dari Bakal Paslon Pinondang Simanjuntak – Ampuan Situmeang.
"DPP tidak pernah menyatakan dukungan pada satupun pasangan calon," kata Tati dalam persidangan.
Kesaksiannya ini terkait pengesahan dukungan DPC Barnas Taput terhadap salah satu pasangan calon oleh KPU. Menurutnya, KPU secara sepihak mensahkan dukungan yang diberikan salah seorang pengurus DPC.
DPP Partai Barnas yang keberatan dengan langkah sepihak KPU ini kemudian mengirimkan surat keberatan. Surat tersebut berisi pernyataan tidak memberi dukungan, sekaligus pencabutan SK kepengurusan DPC Barnas Taput.
“Surat itu diserahkan kepada KPU dengan tembusan Panwaslu,” kisahnya.
Namun, KPU tidak mengindahkan keberatan ini. Dukungan Partai Barnas tetap dianggap sah oleh KPU.
Menanggapi kesaksian ini, Ketua KPU Kabupaten Taput Lamtagon Manalu menyampaikan, dalam peraturan KPU dinyatakan bahwa dukungan partai politik tidak bisa ditarik kembali. Jika pihak partai memutuskan untuk menarik, maka KPU akan tetap menganggapnya sah.
JAKARTA – Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Partai Barisan Nasional (Barnas) menegaskan tidak pernah memberi dukungan pada satupun pasangan calon
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur
- Soedeson Soroti Eksekusi Rumah Warga di Bekasi, Penegak Hukum Diduga Langgar Prosedur
- Polemik Band Sukatani soal Lagu Bayar Polisi, Dewi Juliani: Itu Kritik yang Harus Diterima
- Pakar Sebut Gap Politis Bikin Prabowo & Megawati Sulit Bertemu
- Rano Karno Bakal Hadiri Retret Kepala Daerah, Berangkat ke Magelang Malam Ini