DPP Partai Golkar Hanya Dukung RZ-MM
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP Golkar) hanya mendukung satu calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Riau, yakni pasangan HM Rusli Zainal-Mambang Mit (RZ-MM). Oleh karena itu, semua kader dan simpatisan Golkar harus mendukung dan mensukseskan pencalonan RZ-MM, bukan calon yang lain.
Penegasan itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Korwil Riau-Kepri Firman Subagyo di Jakarta, Jum'at (88). Penegasan Firman ini sekaligus juga untuk mengklarifikasi pernyataan Jufri Zubir yang mengaku sebagai pengurus DPP Partai Golkar Korwil Riau-Kepri. "Dalam Pilkada Riau, Golkar hanya dukung satu pasangan calon, yakni HM Rusli Zainal-Mambang Mit. Selain itu, Golkar tidak dukung," tegas Firman.
Firman juga membantah adanya nama Jufri Zubir dalam kepengurusan DPP Partai Golkar Korwil Riau. Jufri Zubir justru menjadi pengurus di DPP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Jufri tidak punya hak sedikitpun membuat pernyataan atas nama DPP Partai Golkar Korwil Riau, karena yang bersangkutan bukan pengurus. "Dia tidak punya hak dan kapasitas buat pernyataan karena dia bukan pengurus DPP Golkar," sesal Firman.
Seperti diketahui, harian ini pada edisi Jum'at (8/8) melansir pernyataan Jufri Zubir yang mengaku sebagai pengurus DPP Partai Golkar Korwil Riau. Dalam pernyataannya Jufri mengajak kader Golkar mendukung salah satu pasangan calon yang bukan RZ-MM. Menurut Firman, pernyataan Jufri itu selain tidak benar juga ngawur karena Golkar hanya mencalonkan pasangan RZ-MM. "Saudara Jufri itu bisa dikenakan sanksi indisipliner, karena sudah keluar dari garis partai. Seharusnya, selaku pengurus AMPG yang merupakan organisasi sayap (underbow) Partai Golkar, dia tidak selayaknya membuat pernyataan yang seperti itu," tegas Firman.
Firman kembali menjelaskan bahwa dalam menentukan pasangan calon dalam Pilkada, Golkar selalu berpedoman kepada aturan main yang berlaku di partai. Misalnya, Golkar menyaring bakal calon berdasaran hasil survei oleh lembaga terpercaya. Ketika hasil survei itu keluar dan partai membuat keputusan, seharusnya semua pengurus dan kader Golkar mematuhi dan mendukung keputusan itu. Bukan justru melawan dan mengingkarinya. "Partai membuat keputusan sesuai dengan aturan main, bukan seenaknya saja. Sesuai hasil survei yang kita lakukan, ternyata hasilnya yang paling tinggi mendapat dukungan dari masyarakat Riau itu adalah pasangan Rusli Zainal-Mambang Mit. Bukan yang lain. Itulah sebabnya kita calonkan mereka. Bukan asal dicalonkan saja," terangnya.
Bila ada pengurus yang melawan keputusan itu, maka konsekwensinya juga ada, yakni yang bersangkutan harus melepas jabatan struktural dan fungsionalnya. Sekali lagi, tegas Firman, ini bukan sebagai bentuk penzaliman, tapi memang akibat dari sikap yang bersangkutan karena melawan keputusan partai. "Ini secara tegas diatur dalam Keputusan Partai No.8/2008, dimana bila ada kader yang tidak mematuhi keputusan partai dan yang bersangkutan mencalonkan diri dari partai lain, yang bersangkutan wajib melepas jabatan struktural dan fungsionalnya. Jadi, kalau saudara Chaidir (cagubri) itu dipecat dari DPRD Riau dan dari kepengurusan partai, itu bukan penzaliman, tapi akibat dari sikapnya sendiri yang melawan dan keluar dari garis partai. Aturan itu tidak hanya berlaku bagi Chaidir, tapi bagi semua pengurus," terang Firman panjang-lebar.
Firman juga kembali meminta kepada calon yang tidak didukung Golkar agar tidak menggunakan nama Partai Golkar dan asesoris Partai Golkar untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Firman juga meminta masyarakat agar lebih cerdas dalam menilai mana kader dan pengurus Golkar yang loyal terhadap partai dan mana kader yang hanya memanfaatkan partai untuk kepentingan dirinya sendiri, sementara loyalitasnya tidak ada. Kader yang seperti ini tentu tidak layak menjadi pemimpin, karena nanti pasti ia akan menipu rakyat yang dipimpinnya.
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP Golkar) hanya mendukung satu calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Riau, yakni
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ini Penjelasan Wamendagri soal Pilkada Serentak 2024
- Anggota DPR yang Sebut Polri Cawe-cawe di Pilkada 2024 Diberi Teguran
- Ummi Siap Lawan Putusan DKPP yang Mencopotnya dari Kursi Ketua KPU Jabar
- Eva-Deddy Raih Suara Terbanyak Pada Pilkada Kota Bandarlampung
- Simak, Saran Pakar Politik Agar Pemilih Tak Jenuh
- Bawaslu Sempat Dapati Pemilih Coblos 2 Surat Suara Pilkada di Cianjur