DPP Permahi : Uji Materil UU Pemilu

Sebagai bandingan, lanjutnya, Pasal 215 UU No. 10 2008 tentang Pemilu, calon terpilih anggota DPD dilakukan dengan menggunakan suara terbanyak, seharusnya penetapan calon terpilih anggota DPR, dan DPRD juga konsisten menggunakan suara terbanyak.

Jika diserahkan ke mekanisme internal partai, maka demokrasi tidak akan tumbuh dengan baik, mengingat di beberapa parpol besar ketua umumnya memiliki kewenangan yang begitu besar, sehingga dikuatirkan akan menimbulkan kebuntuan demokrasi, kata Ezar.

''Suara terbanyak, pada akhirnya akan memaksimalkan perannya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemcoblosan dan mengurangi golongan putih,'' ujarnya.

Perubahan Pasal 214 huruf a, b, c, d dan UU Pemilu, lanjutnya, dianggap perlu karena hal tersebut bisa menciptakan mesin politik yang tangguh bagi parpol dan mendorong rakyat memberikan suaranya sehingga menghasilkan wakil rakyat yang kredibel serta menganulir benih-benih perpecahan bangsa melalui yang bersumber dari konflik internal parpol.