JPNN.com 
DPP PKS Menilai Pemerintah Belum Berpihak kepada Buruh
jpnn.com, JAKARTA - DPP PKS menilai kinerja pemerintah selama 2021 di sektor ketenagakerjaan masih minor. Pemerintah bahkan dinilai belum berpihak kepada buruh selama 2021.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Martri Agoeng menyebut kondisi buruh terus memprihatinkan setiap harinya.
Legislator periode 2009-2014 itu kemudian menyinggung jaminan keselamatan kerja bagi buruh yang makin tidak jelas. Terlebih lagi, ada PHK terjadi di mana-mana selama 2021.
Dia mengatakan itu saat parpolnya mengeluarkan catatan akhir tahun sektor tenaga kerja pada Kamis (30/12) kemarin.
"Dampaknya sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara, karena hal itu berdampak pada pendapatan dan pertumbuhan ekonomi," ujar Martri dalam keterangan persnya, Senin (3/1).
Martri kemudian turut membahas pengesahan UU Cipta Kerja yang berpotensi merugikan buruh dari sisi penghasilan dan keselamatan kerja.
Selanjutnya, Martri berbicara permasalahan yang menimpa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.
Seharusnya, kata pria kelahiran Ngawi, Jawa Timur itu ada regulasi yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada PMI.
DPP PKS menilai kinerja pemerintah selama 2021 dalam sektor ketenagakerjaan masih minor. Pemerintah bahkan dinilai belum berpihak kepada buruh selama 2021
- Kuasa Hukum Buruh PT. Natatex Prima Tegaskan Aksi Buruh untuk Perjuangkan Hak Karyawan
- Olok-olokan Mardani PKS kepada Partai Gelora Berpotensi Mengganggu Persatuan Umat Bela Palestina
- Heboh Pagar Laut Tangerang, Politikus PKS: Yang di Bekasi Lebih Parah
- DPR Buka Masa Sidang, Legislator PKS Langsung Menyoroti Skandal Pemasangan Pagar Laut
- Survei Kepuasan Publik Capai 80 Persen, Prabowo: Kami Bekerja Tanpa Lelah
- Kemenlu Sudah Berupaya Memulangkan Empat WNI Disekap, Tetapi Masih Buntu
.jpeg)
