DPR: Ada Oknum Pejabat Ikut Bermain


JAKARTA - Aroma permainan mafia pajak di 14 perusahaan minyak dan gas asing makin kentara. Bahkan, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo menduga, ada oknum di lembaga kementerian terkait yang terlibat mafia pajak ini. "Identitas perusahaan penunggak pajak memang harus diungkap, tetapi jauh penting adalah menginvestigasi peran mafia pajak di balik kasus ini," kata Bambang Soesatyo kepada wartawan, Minggu (17/7).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Haryono Umar mengatakan ada 14 perusahaan minyak dan gas asing yang tidak membayar pajak. Diduga negara dirugikan sekitar Rp 1,6 triliun.

Menurut Bambang, tunggakan pajak 14 perusahaan migas asing itu sarat kejanggalan. Karena itu, dia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap peran mafia pajak yang menyebabkan perusahaan minyak dan gas asing tidak membayar pajak. "Kejanggalan itu mengindikasikan adanya modus penggelapan. Hanya mafia pajak yang bisa merekayasa modus penggelapan pajak seperti itu," kata dia.

Bahkan, politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menjelaskan kejanggalan itu merupakan desain dari mafia pajak, karena belasan perusahaan asing bisa lolos menunggak pajak selama bertahun-tahun. "Menjadi janggal jika riwayat tunggakan dengan rentang waktu sepanjang itu lolos dari pantauan para pejabat Ditjen Pajak. Apalagi jika nilainya sampai Rp 1,6 triliun," kata dia.