DPR Ajak Pengusaha Gunakan Dana CSR Tanggulangi Virus Corona

jpnn.com, JAKARTA - Politikus muda Partai NasDem Ahmad Sahroni meyakini penanggulangan virus conona atau Covid-19 akan optimal bila pemerintah dan seluruh elemen masyarakat berperan aktif dan bersinergi, serta memberikan kontribusi sesuai kapasitas masing-masing. Tidak terkecuali juga kalangan pengusaha.

Oleh karena itu, Sahroni mendorong dunia usaha turut ambil bagian membantu pemerintah melalui dana corporate social and responsibility (CSR), dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Covid-19, serta bantuan alat kesehatan seperti masker dan lainnya.

“Saya mengajak seluruh anak bangsa tergerak hatinya bersatu dan bersinergi menjadi bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19,” kata Sahroni, Senin (9/3).

Kepada masyarakat, politikus berlatar belakang pengusaha yang kini duduk sebagai wakil ketua Komisi III DPR itu mengimbau supaya tidak panik dan menghentikan panic buying yang dapat menciptakan persoalan baru, yakni kelangkaan barang yang justru merugikan rakyat itu sendiri.

Sebaliknya, lanjut Sahroni, pemerintah harus menjamin ketersediaan barang dan stabilitas perekonomian di tengah berbagai masalah yang dihadapi, terlebih persoalan Covid-19 yang saat ini menjadi masalah global.

“Masyarakat tidak perlu panik dan percaya bahwa pemerintah melalui bidangnya masing-masing akan mencari solusi terbaik untuk membawa kita lepas dari masalah ini,” ungkapnya.

Politikus yang karib disapa Roni itu meyakini Polri, TNI dan tim kesehatan mampu bersinergi sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam upaya mengatasi dampak Covid-19. "Kita pasti mampu keluar dari masalah ini. Indonesia mampu,” tegas Roni.

Pemerintah resmi mengumumkan bertambahnya pasien yang dikonfirmasi positif tertular virus corona. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, saat ini terdapat enam pasien kasus Covid-19 yang kondisinya kesehatannya mengalami perkembangan positif yang signifikan.

Ia menambahkan, Kementerian Kesehatan  telah menyelesaikan pemeriksaan 620 spesimen pasien dalam pengawasan (PDP) yang dikirim dari 63 rumah sakit di 25 provinsi.

Jumlah ini melonjak hampir tiga kali lipat bila dibandingkan dua hari lalu, yaitu 227 spesimen PDP yang dikirimkan 61 rumah sakit di Indonesia. Menurut dia, lonjakan spesimen ini terjadi akibat adanya kenaikan status dari orang dalam pemantauan (ODP) menjadi PDP.(boy/jpnn)