DPR akan Batalkan Saham Pemerintah di Newmont

“Nah ini kan pelanggaran. Kalau pemerintah ingin mengatur penggunaan dana PIP untuk yang lain, harusnya memberitahu ke DPR. Kalau belakangan pemerintah menegaskan tidak perlu memberitahu DPR untuk membeli saham Newmont, hal ini sangat luar biasa. Artinya, pemerintah tidak mengerti undang-undang,” kata Harry.

Sementara Panglima Lepas, Eggy Sudjana mengungkapkan niatnya untuk menduduki kantor Kemenkeu, jika pertemuan Komisi XI DPR dengan Menkeu Agus Martowardojo tidak menghasilkan keputusan yang  berpihak kepada masyarakat, khususnya Nusa Tenggara Barat (NTB), tempat operasional perusahaan Newmont tersebut.

"Menteri Keuangan Agus Martowardojo telah mengorbankan kepentingan rakyat daerah, karena ngotot membeli sisa saham Newmont dilatarbelakangi membela kepentingan asing dalam hal ini Amerika hingga. Karena itu kita minta DPR mengusulkan ke Presiden SBY untuk mengganti Agus Martowardojo," tegasnya.

Kami akan terus menyuarakan tuntutan pemecatan ini jika pemerintah tidak memberikan tujuh persen saham yang telah dibelinya kepada daerah. "Jika mungkin kita menduduki kantor Kementerian Keuangan, bila hasil pertemuan antara Komisi XI DPR dengan Menkeu tidak ada tindakan tegas,” tandas Eggy Sudjana.