DPR Akan Minta Penjelasan Sudi Silalahi
Terkait Proyek Fantastis di Setneg dan Lingkungan Istana
Senin, 23 Januari 2012 – 06:06 WIB

DPR Akan Minta Penjelasan Sudi Silalahi
JAKARTA - Kalangan DPR "terkejut" dengan adanya proyek-proyek berjudul pembangunan dan renovasi yang cukup fantantis di lingkungan sekretariat negara (setneg) dan istana kepresidenan. Sebagai mitra kerja Setneg, Komisi II berjanji akan mengklarifikasi persoalan ini secara langsung kepada Mensesneg Sudi Silalahi. Sebagaimana diberitakan, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis adanya anggaran "fantastis" di lingkungan kepresidenan berkedok pengembangan gedung dan renovasi gedung. Pada tahun 2012 ini terdapat anggaran sebesar Rp 41,3 miliar untuk pembangunan atau pengembangan Gedung Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).
"Dalam masa sidang ini akan ada rapat kerja dengan Menteri (Mensesneg, Red) dan rapat dengar pendapat dengan para pejabat di bawah menteri. Tentunya hal ini akan kami pertanyakan," kata Ketua Komisi II Agun Gunanjar Sudarsa di Jakarta, Minggu (22/1). Dalam jadwal resminya, Komisi II kebetulan akan menggelar raker dengan Sudi Silalahi pada Selasa, 24 Januari besok.
Baca Juga:
"Tentunya langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah pengawasan, sebagaimana yang rutin kami lakukan," ujar Agun yang belum genap seminggu menjabat ketua komisi. Dia resmi menggantikan Chaeruman Harahap, koleganya sesame anggota fraksinya Partai Golkar sejak 17 Januari lalu.
Baca Juga:
JAKARTA - Kalangan DPR "terkejut" dengan adanya proyek-proyek berjudul pembangunan dan renovasi yang cukup fantantis di lingkungan sekretariat
BERITA TERKAIT
- Gus Khozin Kritik Tugu Titik Nol IKN yang Viral di Medsos
- Tuntut Keadilan, Ratusan Kader Gerindra Banggai Gelar Aksi di Polres
- Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi Bakal Direshuffle?
- Isu Matahari Kembar Diredakan Muzani, Bukan Dasco Apalagi Hasan Nasbi, Tumben
- PAN Dukung Prabowo Jadi Capres 2029, Ahmad Sahroni: Masih Dini untuk Bicara Pilpres
- Sahroni Nilai Pertemuan Sespimmen Polri dengan Jokowi Kurang Pas, Begini Alasannya