DPR Akan Minta Penjelasan Sudi Silalahi

Selain itu, ada juga pengembangan Rumah Negara Setneg Rp 14,7 miliar, perbaikan rel pintu gerbang Gedung Kantor Setneg Rp 349 juta, dan renovasi bangunan Gedung Negara di Istana Kepresidenan, Jakarta yang nilainya mencapai Rp 10,6 miliar.

     

Agun mengatakan dirinya tidak bisa buru-buru memberikan penilaian terhadap proyek-proyek berindikasi pemborosan di lingkungan setneg dan istana kepresidenan. Ada sejumlah lembaga negara yang berwenang untuk melakukan audit. Mulai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun auditor di internal lembaga kementerian sendiri.

     

"Untuk mengatakan itu salah atau tepat, tentunya kita punya lembaga - lembaga negara yang punya kewenangan. Kalau semua berjalan sesuai ruh, aturan, dan mekanisme masing "masing, tentunya ini tidak harus selalu menjadi polemik," tegasnya.

     

Menurut dia, proses pembahasan anggaran di DP memang problem besar yang sampai sekarang masih menjadi tarik ulur. Di satu sisi, kalau DPR ingin membuat rumusan anggaran sampai detil, ada masalah pada ketersediaan waktu. "Sehingga banyak penetapan yang dilakukan dengan kita tidak sanggup membahasnya secara rinci," jelas Agun.