DPR akan Panggil Paksa 'Pengusaha Hitam'
Kamis, 19 Januari 2012 – 03:33 WIB

Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com
jpnn.com, JAKARTA - Menyusul terbongkarnya sejumlah kasus pertanahan seperti di Mesuji, Bima NTB, Riau, Papua dan belakangan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum dan HAM, dalam waktu dekat akan memanggil paksa seorang pengusaha asal Kalsel, bernama Haji Isam.
Penegasan tersebut dikemukakan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Nudirman Munir usai menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Konflik Lahan dan Kriminalisasi Investasi” di ruang wartawan gedung Nusantara I DPR, Senayan Jakarta, Rabu (18/1).
Baca Juga:
Menurut Nudirman, Komisi III sudah memanggil yang bersangkutan beberapa kali bulan lalu, setelah munculnya kasus penyerobotan aset investasi pengusaha asal Kalsel bernama Haji Jahrian, namun yang bersangkutan mangkir. “Kita memanggil lagi dalam waktu dekat ini. Jika tidak datang DPR akan memaksa,” tegasnya.
Dalam diskusi Nudirman mengungkapkan kegeramannya mengingat pengusaha Haji Isam seolah tidak tersentuh hukum. Hal ini diduga yang bersangkutan mempunyai backing yang kuat dari petinggi Polri, pengusasa daerah dan juga jaringan ke penguasa di pusat.
Baca Juga:
“Dia masih muda, di bawah saya usianya. Tapi pengaruhnya luar biasa. Dia sebelumnya diback up penuh oleh mantan Kapolri BHD (Bambang Hendarso Danuri). Saya rasanya juga sangat sulit membongkar sepakterjangnya,” kata Johnson.
Menyusul terbongkarnya sejumlah kasus pertanahan seperti di Mesuji, Bima NTB, Riau, Papua dan belakangan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan
BERITA TERKAIT
- RUU PSK, Muslim Ayub Nilai LPSK Harus Hadir di Daerah Rawan Seperti Aceh dan Papua
- Serikat Pekerja Sritex Minta Bantuan DPR soal Pencairan Pesangon & THR
- DPR Dukung Pemerintah Gencar Mencegah Penyebaran Konten Judi Online
- Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Wakil Ketua Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik