DPR akan Panggil Paksa 'Pengusaha Hitam'
Kamis, 19 Januari 2012 – 03:33 WIB
Oleh karena itu, dia menyarankan rakyat dan insan media untuk berani mengungkap sepakterjang Haji Isam yang merugikan pengusaha lain dan juga pelanggaran HAM yang dilakukannya. Cara yang efektif adalah membenturkannya dengan kepentingan rakyat banyak. “Kalau rakyat berani jangan kan Haji Isam, penguasa yang zalim pun akan bisa tumbang,” kata Johnson. Dalam diskusi yang sama, pelaku usaha asal Kalsel yang juga Ketua Kadin Pusat, M Solikin menambahkan nama Haji Isam sudah terkenal di Kalsel karena jaringan usaha tambangnya dan juga kelakuannya yang sering kali membuat kriminalisasi terhadap pengusaha lain.
Baca Juga:
“Kedekatannya dengan petinggi Polri di daerah dan Pusat dan kemampuannya menggelontorkan banyak uang untuk pejabat daerah memudahkannya mengambil aset pengusaha lain. Caranya pengusaha dituduh melakukan korupsi dan dia bekerjasama dengan aparat kepolisian, kejaksaan, akhirnya berhasil mengambil aset pengusaha lain,” katanya.
selain itu, Solikin juga mengungkap kiprah Haji Isam yang melakukan penguasaan atas sembilan desa di daerah Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, dengan berbekal izin pinjam pakai. Tetapi rakyat di wilayah itu tidak diberikan ganti rugi, dan rakyat tidak bisa melakukan apa-apa karena takut.
Sedangkan Profesor Hadin mengakui catatan hitam Haji Isam karena terkait dengan konflik penafsiran regulasi dan keberpihakan aparat di daerah kepada Haji Isam.
“Selama Haji Isam ‘menguasai’ pejabat dan penegak hukum maka yang bersangkutan akan terus merajalela di Kalimantan,” katanya. (fas/jpnn)
Menyusul terbongkarnya sejumlah kasus pertanahan seperti di Mesuji, Bima NTB, Riau, Papua dan belakangan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pengamat Hardjuno Soroti Langkah DPR Memasukkan RUU Tax Amnesty ke Prolegnas 2024
- DPR Minta Kejaksaan Profesional di Sidang Praperadilan Tom Lembong
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Digitalisasi untuk Mendorong Pengembangan Pariwisata Indonesia Perlu Dilakukan