DPR akan Tinjau Daerah yang Lahannya Berkonflik

JAKARTA — Komisi IV DPR RI dalam waktu dekat akan terjun ke wilayah-wilayah konflik lahan yang merugikan masyarakat antara lain ke Kabupaten Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan (Kalsel), karena potensi konflik yang sangat besar dan potensi kriminalisasi investasi yang semakin tinggi.

Penegasan tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPR yang membidangi Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian, Yusran Asfar (FPD), Bahrudin Syarkawai (PDIP) dan Ian Siagian (FPDIP) ketika menerima delegasi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, di gedung DPR, Jum’at (20/1).

Kedatangan 17 anggota DPRD yang difasilitasi Ketua Komite Tetap Investasi Wilayah Tengah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pusat, M Solikin itu mengadukan kerisauan mereka atas kisruh perebutan lahan yang dipicu oleh tidak konsistennya penerapan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kekisruhan ini makin dipicu lagi dengan adanya SK Menhut Nomor 435 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalsel.

Para anggota Komisi IV DPR ini juga menegaskan akan mendesak pimpinan DPR untuk mengirimkan surat ke Presiden RI yang isinya mendesak agar Menhut konsisten menerapkan UU 41/1999 dan merevisi SK 435 Tahun 1999.