DPR Akhirnya Bentuk Panja Antimafia Pajak
Rabu, 12 Januari 2011 – 15:45 WIB

DPR Akhirnya Bentuk Panja Antimafia Pajak
JAKARTA - Menyusul lemahnya kinerja penegak hukum, Komisi III DPR RI akhirnya membentuk sebuah Panitia Kerja (Panja). Tugas utama Panja ini, sebagaimana yang diungkapkan Ketua Komisi III, Benny Kabur Harman, adalah untuk mengawasi kinerja aparat hukum, khususnya dalam memberantas praktek mafia perpajakan.
"Komisi III DPR RI telah sepakat membentuk Panja Pemberantasan Mafia Perpajakan. Ketua yang terpilih (adalah) Saudara Ir Tjatur Sapto Edy yang juga Wakil Ketua Komisi III," kata Benny K Harman, usai memimpin rapat internal Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/1).
Dikatakan Benny, terkait dengan argumentasi teknis dan persyaratan administrasi perlu dan pentingnya Panja tersebut, Komisi III juga menugaskan Ketua Panja untuk menyusunnya. "Termasuk pihak mana saja yang akan dipanggil. Itu juga diserahkan kepada Ketua Panja. Minggu depan, hal itu akan disampaikan dalam pleno rapat kerja Komisi III," kata Benny.
Pembentukan Panja ini sendiri, lanjut Benny, tidaklah dimaksudkan untuk mengambilalih penanganan yang saat ini dilakukan oleh pihak penegak hukum, yakni kepolisian. "Tugas Panja (adalah) untuk memonitor, membantu dan memperkuat institusi kepolisian, guna memberi kekuatan moral memberantas mafia pajak. Tidak dimaksudkan untuk mempolitisasi kasus pajak. Tapi, memberikan solusi penanganan kasus pajak yang ditangani kepolisian," terangnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Menyusul lemahnya kinerja penegak hukum, Komisi III DPR RI akhirnya membentuk sebuah Panitia Kerja (Panja). Tugas utama Panja ini, sebagaimana
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Soal Polemik Soeharto Pahlawan, Ketum Muhammadiyah Singgung Bung Karno hingga Buya Hamka
- Mantan Komisioner KPK Duga Ada Aktor Lain di Balik Mafia Peradilan Suap Rp 60 Miliar
- Museum of Toys dan RMHC Galang Dana Pembangunan Rumah Singgah Anak Berpenyakit Kronis
- Setelah Heboh Pengadil Terjerat Kasus Suap, MA Rombak Posisi 199 Hakim
- Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat
- Banjir di Barito Utara Meluas, 60 Ribu Warga Terdampak