DPR Ancam Evaluasi Kinerja Para Diplomat
Buntut Kritikan Djoko Susilo soal Kunker
Senin, 25 April 2011 – 08:24 WIB
JAKARTA - Buntut pernyataan Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Djoko Susilo, sepertinya bakal panjang. DPR mengaku bakal mengevaluasi berikut memangkas anggaran seluruh diplomat yang dinilai tidak produktif. Wakil Ketua DPR Priyo Budi mengaku mendapat banyak telepon dari anggota DPR untuk mengevaluasi keberadaan diplomat Indonesia. Pernyataan bernada kritik ini kontan membuat geram sejumlah elite DPR, termasuk Priyo. Menurutnya, pernyataan tersebut seharusnya tidak diungkapkan oleh Djoko sebagai seorang diplomat. Karena tugas diplomat adalah untuk menjaga marwah bangsa di luar negeri dan bukan sebaliknya menjelek-jelekkan institusi negaranya sendiri.
“Bahkan ada yang meminta untuk menutup kedutaan-kedutaan besar kita yang selama ini tidak berbunyi, dan menarik seluruh duta-duta besarnya. Tapi saya kira tidak perlu seektrem itu, kita hanya perlu mengkaji mengenai anggaran yang dikeluarkan untuk kedutaan besar," katanya di Jakarta, Minggu (24/4)
Baca Juga:
Seperti diberitakan, Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Djoko Susilo, dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi mengatakan, mayoritas kunjungan kerja DPR keluar negeri tidak bermanfaat. Mantan anggota Komisi I DPR ini bahkan mensinyalir tidak sedikit di antara anggota DPR yang saat kunjungan kerja justru lebih banyak menggunakan waktunya untuk pelesiran alias refreshing saja.
Baca Juga:
Menurut Priyo, kalau mau dievaluasi, sebenarnya banyak kedutaan besar Indonesia di luar negeri yang tidak produktif. Termasuk kedutaan besar Indonesia di Swiss yang dipimpin Djoko Susilo.
JAKARTA - Buntut pernyataan Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Djoko Susilo, sepertinya bakal panjang. DPR mengaku bakal mengevaluasi berikut memangkas
BERITA TERKAIT
- PDIP Sebut Megawati dan Prabowo akan Bertemu, Kriminalisasi Hasto Bakal Dibahas?
- Dukung Prabowo soal Swasembada Pangan, Legislator PKB: Bukan Kebijakan Muluk-Muluk
- TNI AL Bongkar Pagar Laut, Eks Sesmilpres Singgung Proses Hukum
- Kuasa Hukum Gus Muhaimin: Semua Gugatan Ghufron Kandas
- Konsolidasi Nasional Gerakan Mandiri Bangsa Lahirkan Partai Gema Bangsa
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi