DPR Ancam Evaluasi Kinerja Para Diplomat

Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan, bisa jadi substansi yang dikemukakan Djoko benar karena kritik tentang kekurangan DPR sejatinya sudah datang dari berbagai penjuru sehingga tidak perlu lagi dibantah.

Irman justru berpendapat, menjadi kurang elok kalau kritik itu keluar dari pranata kepresidenan melalui institusi salah satu kementriannya. "Memang kedutaan besar itu menjadi institusi kepresidenan. Tapi substansi kritiknya saya kira umum karena semua orang juga mengkritik begitu," paparnya.

Menurut Irman, apabila DPR memang merasa keberatan dengan kritik yang dilontarkan Djoko Susilo, maka seharusnya DPR mengajukan hak-hak konstitusionalnya baik sebagai anggota DPR maupun kelembagaan kepada presiden. DPR, imbuhnya, bisa saja menggunakan hak-hak seperti interpelasi kepada presiden untuk mendapatkan penjelasan. (did)