DPR Ancam Pansuskan Obral Saham KS

"Untuk itu, Komisi VI DPR merasa perlu segera dilakukan investigasi atas keluarnya putusan untuk menjual saham seharga Rp850 dan Menneg BUMN diminta transparan terhadap alokasi kepemilikan saham yang dijual murah itu," tegasnya.

Seharusnya, pemerintah provinsi dan masyarakat Indonesia harus menjadi prioritas utama untuk memiliki saham tersebut. Kenapa itu tidak terjadi dan Menneg BUMN harus menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikiran masyarakat. Jangan sampai persoalan ini meledak dan memaksa DPR untuk membuat Pansus," pungkasnya. (fas/jpnn)