DPR Anggap Aneh Evaluasi UKP4

"Tapi ada yang aneh, yaitu ketika RAPBN dan RAPBNP sudah disahkan di paripurna DPR, pemerintah melalui Kemenkeu masih membintangi atau memblokir beberapa pos anggaran K/L hingga lewat batas tahun anggaran itu sendiri," ungkap Mahfudz.

Dicontohkan soal kisruh anggaran optimalisasi TNI sebesar Rp678 miliar yang sudah lama dibahas, disetujui, dan dimasukkan dalam UU APBNP 2012. "Justru diblokir Menkeu atas arahan Seskab dengan alasan ada surat aduan masyarakat bahwa terjadi mark-up, tidak prioritas dan indikasi kongkalikong," ujar Mahfudz Siddiq.

Padahal lanjutnya, anggaran tersebut belum dilaksanakan tapi surat kaleng dari masyarakat lebih dipercaya Seskab dan Menkeu daripada penjelasan Menhan dan Panglima TNI. "Lebih aneh lagi pemblokiran tersebut dilakukan sepihak oleh Menkeu atas arahan Seskab. Bahkan DPR menerima surat pemberitahuan pemblokiran hanya dari Dirjen anggaran Kemenkeu," ungkapnya.

Karena itu, kalau pemerintah mau terbuka, sesungguhnya masalah terbesar soal serapan anggaran justru ada di pemerintah. Banyak K/L tidak siap dengan satuan 3 saat membahas RKAKL dengan DPR, imbuhnya.